REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Kepolisian secepatnya dapat menangkap pelaku penyerangan umat Islam disertai pembakaran mushola dan kios-kios di Tolikara, Papua dan menyelesaikan persoalan tersebut hingga tuntas.
"Polisi harus segera menindak tegas. Ini negara hukum, sehingga supremasi hukum harus ditegakkan. Kebebasan menjalankan ajaran agama dilindungi negara," kata Ketua DPP PPP Bidang Komunikasi dan Hubungan Media, Arman Remy, melalui keterangan persnya di Jakarta, Sabtu Malam.
Arman Remy mengatakan, hal itu menyikapi aksi penyerangan terhadap kaum Muslim saat menjalankan Shalat Id di Kabupaten Tolikara, Papua, Jumat (17/7), yang berujung pada pembakaran masjid dan kios-kios milik warga.
Menurut Arman Remy, polisi agar secepatnya menangkap pelaku maupun aktor intelektual perusakan rumah ibadah itu.
Selama ini, kata dia, umat Islam selalu menghormati pemeluk agama lain dalam menjalankan ibadahnya tanpa gangguan apapun. "Meskipun umat Islam mayoritas di Indonesia tapi tidak menyerang kelompok minoritas. Saudara kita non-muslim bebas beribadah tidak pernah diganggu apalagi diserang," katanya.
Arman menambahkan, DPP PPP sudah berkoordinasi dengan DPD PPP Kabupaten Tolikara untuk ikut mengawal kasus tersebut. Saat ini, PPP memiliki dua kursi di DPRD Kabupaten Tolikara.
"Melalui kader di DPRD Tolikara, PPP akan meminta penjelasan dari Bupati setempat," sambungnya.
Selain itu, PPP juga menginisasi pengumpulan dana untuk membangun kembali masjid di Tolikara yang menjadi sasaran amuk massa.
Pengumpulan dana tersebut akan dilakukan secara sukarela oleh seluruh kader PPP di seluruh Indonesia.
"DPP PPP sudah mulai menginisasi pengumpulan dana untuk membangun kembali tempat ibadah yang dibakar," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika