REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi 1 DPR RI Syaiful Bahri Anshori mengakui, peritiwa Tolikara membuatnya memahami bahwa masih ada perilaku masyarakat yang intoleran. Ini tentu menjadi pukulan keras bagi pemerintah dan menjadi bahan evaluasi.

“Persoalan Tolikara ini, tentu menjadi bahan evaluasi bagi kami, terutama pemerintah,” ungkap Anshori, Jakarta, Senin (20/7).

Setelah kejadian ini, Anshori berharap supaya pemerintah lebih tegas lagi menegakkan hukum di Indonesia. Anshori menyarankan kepada pemerintah ada tiga bahan evaluasi yang dapat diambil dari peristiwa Tolikara.

Pertama, pemerintah harus tegas melihat pelanggaran yang ada. Menurutnya, jika memang hal tersebut diketahui terbukti telah melanggar hukum, maka harus diberikan sanksi hukum yang tegas.

Kedua, pemerintah melalui aparatnya harus preventif. Ini untuk mencegah dan untuk menjadikan  peristiwa Tolikara, menjadi peristiwa yang terakhir.

Menurut Anshori, pemerintah harus mulai berpikir membuat pengamanan lebih ketat lagi. Dalam arti, harus memanfaatkan lembaga-lembaga pemerintah terutama intelijen negara. Ia menilai peristiwa Tolikara seharusnya sudah bisa dibaca oleh intelijen hingga dapat dihindari.

Apalagi, sebelum peritiwa kerusuhan itu terjadi, ada surat edaran dari (Gereja Injil di Indonesia) GIDI. Tapi karena tidak diindahkan, kerusuhan pun tidak dapat dihindari.

“Di mana tugas mereka, kok bisa hal ini terjadi? Benar, kita harus melihat ini sebagai bahan evaluasi bersama,” ujar Anshori anggota DPR dari fraksi PKB ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika