REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Menlu Julie Bishop mengungkapkan, Ketua DPR Australia Bronwyn Bishop mempertimbangkan apakah akan bertahan pada jabatannya menyusul terungkapnya penggunaan uang tunjangan yang dinilai berlebihan.

Dalam wawancara dengan media lokal, Menlu Julie Bishop mengakui Partai Buruh yang beroposisi pasti akan meributkan isu tunjangan perjalanan Ketua DPR, saat parlemen kembali dari reses dua pekan mendatang.

Partai Buruh sebelumnya mendesak Bronwyn Bishop mengudurkan diri agar Departemen Keuangan bisa melakukan penyelidikan dengan baik terhadap tuduhan penyalahgunaan tunjangan.

Bronwyn Bishop diketahui membebankan uang sewa helikopter sebesar lima ribu dolar (sekitar Rp 50 juta) ke kas negara, pada saat ia terbang dari Melbourne ke Geelong untuk menghadiri acara Partai Liberal, bukan tugas negara.

Selain itu, jarak kedua kota di negara bagian Victoria tersebut sebenarnya bisa ditempuh hanya sekitar satu jam lebih dengan mobil. Sejak kasus ini terungkap, sang ketua DPR telah mengakui dan mengembalikan uang lima ribu dolar ke kas negara, beserta dendanya sebesar 25 persen.

Namun, Bronwyn Bishop tetap bersikeras ia sebenarnya berhak mengajukan biaya pengganti ke kas negara untuk perjalanan semacam itu. Ketika kasus ini menjadi sorotan di media, PM Tony Abbott menyatakan ketua DPR diberikan semacam hukuman percobaan dan ia mengerti kekecewaan publik.

Menurut Menlu Julie Bishop, pihak oposisi pasti meributkan isu ini. "Partai Buruh akan mengacaukan sesi tanya-jawab di DPR dan saya yakin ketua DPR akan mempertimbangkan hal itu terkait dengan posisinya sebagai ketua DPR," katanya.

Partai Buruh mempertanyakan dua perjalanan Bronwyn Bishop lainnya, yang juga dibebankan biayanya ke kas negara. Padahal kedua perjalanan ini untuk menghadiri dua pesta pernikahan anggota Partai Liberal, bukan tugas negara.

Yang pertama terjadi di 2006 saat Bronwyn Bishop menghadiri pernikahan politisi Partai Liberal Sophie Mirabella di daerah Wangaratta. Ia membebankan biaya ke kas negara sebesar 600 dolar (Rp 6 juta).

Kedua, ia juga membebani kas negara sebesar 288 dolar (kurang dari Rp 3 juta) di 2007 saat menghadiri pernikahan politisi Partai Liberal bernama Teresa Gambaro di Brisbane.

Namun melalui juru bicaranya, Bronwyn Bishop menyatakan ketua DPR dalam kedua kesempatan itu sedang menjalankan tugas negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika