REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi telah bertekad untuk memangkas biaya pemerintah dan memerangi koruptor yang ada di negaranya.

Hal itu dilakukan setelah gelombang protes dan tuntutan warga Irak baru-baru ini terkait penyedian jasa listrik yang tidak maksimal di tengah gelombang panas yang mendera.

Kasus korupsi yang terjadi di Irak juga kerap terjadi karena politik etis yang dimainkan para pejabat partai atau sekte yang bersekutu. Abadi juga berniat menghapus tradisi tersebut.

"Janji politik tidah harus didasarkan pada kuota sektarian atau kuota,"

kata Abadi, seperti dilaporkan BBC News, Ahad (9/8).

Sebelumnya, seorang ulama Syiah berpengaruh di Irak Ayatollah Ali al-Sistani juga mendesak Abadi untuk berani menindak keras para koruptor. Dia juga menyerukan agar para pejabat tidak membuat janji politik berdsarkan kepentingan sekte atau partai.

Sistem pemerintahan Irak memang kerap dikritik. Hal ini karena kesepakatan politik yang dibuat berdasarkan kepentingan sekte atau partai, berpeluang menimbulkan korupsi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika