REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan Pidato Presiden RI Joko Widodo dalam Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI, mengangkat permasalahan bangsa sehingga layak untuk diapresiasi.
"Pidato Presiden bagus, paling tidak beliau jujur mengangkat permasalahan yang dihadapi bangsa setelah 70 tahun medeka," kata Jazuli, Jumat (14/8).
Jazuli mengatakan, yang juga menarik dari pidato Presiden itu adalah, menekankan pentingnya penguatan karakter bangsa, etika, dan nilai agama serta budaya. Dia menilai banyak sekali tontonan media yang tidak memberi tuntunan kecuali hanya mengejar rating.
"Hanya saja sebagian besar isi pidato Presiden Jokowi masih bicara pada tataran rencana-rencana, bahkan sekadar keprihatinan di beberapa bagian," ujarnya.
Padahal menurut dia, yang terpenting adalah implementasinya, apalagi dihadapkan pada realitas kondisi ekonomi yang terpuruk. Menurut dia, rakyat tidak perlu lagi janji-janji dan wacana dari Presiden, tetapi rakyat butuh kebijakan pemerintah yang eksesif dan menyelesaikan masalah sehari-hari.
"Di tengah harga-harga yang naik, daya beli rakyat yang menurun drastis, nilai tukar rupiah yang jatuh, yang ditunggu adalah langkah taktis dan efektif pemerintah untuk menanganinya," kata Jazuli.
Dia mengatakan, Nawacita, Trisakti, Revolusi Mental, hebat dan menarik untuk digelorakan dan diwacanakan.
Namun menurut dia, tugas Presiden dan pemerintahannya menuangkan dalam rencana kebijakan dan aksi kebijakan yang jelas, terarah, dan terukur.
"Presiden dan kabinetnya harus lebih bergegas membuat kebijakan yang komprehensif untuk jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek misalnya, sangat minim kebijakan Pemerintah untuk menjaga dan mendorong daya beli rakyat," ujarnya.
Menurut dia, seharusnya di saat kondisi ekonomi yang mengkhawatirkan seperti sekarang, pemerintah dan para pengambil kebijakan terkait, harus aktif memberikan informasi dan penjelasan komprehensif tentang langkah-langkah yang dilakukan.
Saat ini menurut dia, terkesan pemerintah belum punya kebijakan komprehensif, pemerintah dan otoritas moneter terkesan jalan sendiri-sendiri.
"Pemerintah harus cepat melakukan aksi, jangan lagi berwacana, namun harus ambil penuh tanggung jawab dan jangan lagi rakyat yang menanggung susah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika