REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Keamanan (DK) PBB pada Jumat (14/8) menyeru para pemimpin agar mengupayakan dialog dan konsensus dalam menyelesaikan krisis dengan cara yang memenuhi kepentingan rakyat Guinea-Bissau.

Setelah diberi penjelasan oleh Asisten Sekretaris Jenderal Taye-Brook Zerihoun mengenai situasi di Guinea-Bissau, DK di dalam pernyataan dikeluarkan kepada pers menyampaikan keprihatinan mengenai perkembangan politik saat ini di negeri tersebut.

Dewan Keamanan dalam pernyataannya mendorong semua pihak agar tetap tenang dan menyeru pasukan keamanan, masyarakat sipil dan pemimpin politik agar terus bertindak dengan cara damai sejalan dengan undang-undang dasar dan ketentuan hukum.

DK menggarisbawahi pentingnya tak ada campur tangan pasukan keamanan dalam situasi politik Guinea-Bissau. Menurut beberapa laporan, pertikaian antara presiden dan perdana menteri dapat memicu krisis politik dan negeri tersebut bisa terjerumus kembali ke dalam kekacauan.

Dewan Keamanan menyeru semua pihak agar menyelesaikan percekcokan politik saat ini demi kepentingan perdamaian di Guinea-Bissau.

"Mereka menyambut baik keterlibatan yang berlanjut oleh SRSG Miguel Trovoada, Presiden Macky Sall, dalam kapasitasnya sebagai Ketua ECOWAS dan interlokutor lain dalam upaya mencari penyelesaian damai bagi kebuntuan tersebut dan menggaris bawahi perlunya bagi aksi terpadu antara ECOWAS, Uni Afrika, CPLP, Uni Eropa dan PBB," kata pernyataan DK itu.

Anggota Dewan Keamanan juga menyampaikan keinginan mereka untuk mengikuti perkembangan situasi tersebut secara seksama dan menanggapi secara layak. Guinea-Bissau, salah satu negara paling miskin di dunia, telah menghadapi berbagai kudeta, salah pemerintahan dan ketidakstabilan politik sejak negara itu meraih kemerdekaan dari Portugal pada 1974.