REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Australia tampaknya sudah cair kembali, menyusul ketegangan karena eksekusi terhadap dua terpidana mati Bali Nine. Pejabat kedua negara sudah saling mengunjungi, dan berita pertemuan mereka ditampilkan terbuka untuk umum.
Mencairnya hubungan tersebut ditandai dengan pertemuan informal antara Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan sejawatnya dari Australia Julie Bishop di sela-sela pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Kuala Lumpur 6 Agustus lalu.
Pekan ini, Menteri Kehakiman Australia Michael Keenan berada di Jakarta dan menjadi pejabat pertama setingkat menteri yang mengunjungi Indonesia setelah eksekusi Bali Nine April lalu.
Menteri Keenan, Rabu (19/8) bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam pertemuan tersebut, Wapres JK mengatakan hubungan kedua negara sekarang dalam keadaan yang jauh lebih baik dibandingkan beberapa bulan lalu.
Menteri Keenan berada di Indonesia sebagai utusan Perdana Menteri Tony Abbott untuk membicarakan peningkatan kerja sama kedua negara dalam masalah pemberantasan terorisme. Indonesia akan berpartisipasi dalam sebuah konferensi internasional mengenai terorisme yang diselenggarakan di Australia, November mendatang.
"Secara bersama-sama, kami sudah berhasil melakukan banyak hal dalam menangani kejahatan trans-nasional seperti perdagangan manusia, perdagangan obat terlarang, dan eksploitasi seks terhadap anak-anak. Sekarang kami ingin memperkuat kemitraan untuk menangani masalah yang lebih rumit, dalam soal terorisme," ujar Keenam kepada pers usai pertemuan itu.
Di Australia, Dubes Indonesia untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema dalam percakapan singkat dengan wartawan ABC Australia Plus Sastra Wijaya juga mengukuhkan hubungan kedua negara sekarang sudah "hampir normal".
Dubes Nadjib berada di Melbourne, Rabu (19/8) malam menghadiri Resepsi Diplomatik yang diselenggarakan oleh Konsulat Jenderal RI untuk Victoria dan Tasmania guna merayakan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-70.
Dalam acara di Hotel Windsor tersebut, hadir Menteri Investasi, Perdagangan dan Usaha Kecil Victoria Philip Dalidakis serta sekitar 200 udangan termasuk d iantaranya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani.
Dalam keterangan sebelumnya menyambut HUT Proklamasi Kemerdekaan RI, Dubes Nadjib, Senin (17/8) mengatakan sudah waktunya bagi kedua negara untuk tidak lagi menggunakan apa yang disebutnya "diplomasi megaphone".
Dubes Nadjib mengatakan sudah saatnya kedua negara membina hubungan yang lebih matang sebagai sebuah kemitraan, dengan tindakan dan pernyataan yang lebih jujur, dengan mengurangi lip service dan "diplomasi megaphone".
Dalam jawabannya, Menlu Australia Julie Bishop mengatakan dia sepenuhnya setuju dengan pendapat Dubes Nadjib. Menlu Bishop mengatakan meski kontak antarpejabat Australia dihentikan menyusul eksekusi Bali Nina, hubungan antara para menteri Australia dan Indonesia tetap dekat.
Menlu Bishop mengatakan dia mengadakan pembicaraan panjang lewat telepon dengan mitranya Menlu Retno Marsudi akhir pekan kemarin.
"Saya tidak mengeluarkan rilis kepada media ataupun berteriak-teriak dari tempat tinggi mengenai hal tersebut," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika