REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo akan mencopot Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso. Pencopotan itu lantaran Budi dianggap telah menganggu perekonomian nasional.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono mengatakan, semua kasus korupsi yang ditangani jajaran Bareskrim Budi dianggap Jokowi berdampak terhadap stabilitas perekonomian nasional. Padahal, kata dia, hancurnya perekonomian nasional saat ini adalah akibat gurita Korupsi yang terjadi selama ini yang menyebabkan ekonomi nasional menanggung high cost economy.
"Penangganan Kasus tindak pidana Korupsi yang ditangani oleh Bareskrim telah merugikan negara triliunan rupiah seperti kasus TPPI, Pelindo II, mafia dwelling time, dan penyalahgunaan CSR BUMN," ucap dia di Jakarta, Rabu (2/9).
Ia menduga, rencana pencopotan Buwas, sapaan Budi Waseso, karena ada intervensi ada dari pemerintah Cina dan IMF. Terutama dalam kasus dugaan korupsi yang yang menimpa Pelindo II.
"Sebab kasus korupsi pengadaan crane dari Cina di Pelindo bisa mencoreng nama perusahaan Cina yang sering kongkaiikong melakukan mark up biaya proyek dan pengadaan barang di Indonesia jika berkongsi dengan BUMN Dan Pemerintah Indonesia," kata dia.
Maka, masih kata dia, jika Jokowi-JK tidak bisa mengamankan tindak tanduk Budi Waseso, maka ada kemungkinan kesepakatan pinjaman dana untuk Proyek Infrastruktur Listrik, jalan, Pelabuhan akan dibatalkan oleh Pemerintah Cina. "Bukti kuat adalah ancaman RJ Lino saat kantornya digeledah menitip pesan pada Sofyan Jalil kepada Jokowi bahwa tindakan Budi Waseso bisa menganggu Ekonomi. Dan setelah pengeledahan Juga ada ancaman RJ Lino akan mundur dan tidak akan mau mengurus lagi tol laut, apalagi RJ Lino merupakan tokoh yang ikut mendukung Jokowi - JK saat Pilpres," kata Arief memaparkan.
"Jika Jokowi mencopot Buwas makin jelas," kata dia melanjutkan, "Jokowi sesungguhnya telah menjadi god father-nya para koruptor yang mulai resah akibat banyaknya para koruptor yang mulai gerah akibat gebrakan Polri dalam memberantas korupsi yang nilainya triliunan rupiah."
Menurutnya, sebenarnya bukan Buwas yang seharusnya dicopot Jokowi. "Tetapi Jaksa Agung yang tanpa bukti yang kuat telah salah geledah dan sembarangan mengacak acak Viktoria Securitas. Nah tindakan Jaksa Agung inilah yang sebenarnya menganggu stabilitas ekonomi nasional dan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia kalau perusahaan securitas yang berkelas international di kriminalisasi."
"Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mengkutuk keras Jokowi- JK yang melakukan intervensi penyidikan pemberantasan korupsi oleh Polri dengan alasan menganggu stabilitas Ekonomi nasional. Namun di sisi lain membiarkan Kejaksaan Agung dibiarkan melantang."
Ikuti Whatsapp Channel Republika