REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia mendapat pinjaman sebesar 400 juta dolar AS dari Asian Development Bank (ADB) pada tahun ini. Selanjutanya, tahun depan ADB juga akan menyediakan utang lagi sebesar 2,2 miliar dolar AS.
Vice President for Knowledge Management and Sustainable Development ADB, Bambang Susanto mengatakan, pinjaman tersebut akan dialokasikan untuk mempercepat koordinasi sektor financial, serta membuka peluang pengembangan instrumen finansial, misalnya edukasi keuangan dan capacity building.
Sedangkan pinjaman yang disiapkan tahun depan dialokasikan yang berkaitan dengan proyek-proyek Kementerian Pekerjaan Umum khususnya ketahanan pangan, seperti irigasi.
"Itu dipersiapkan bersama, untuk Indonesia tahun depan kita mengusulkan yang stand by dari ADB sekitar 2,2 miliar dolar AS untuk energi, renewable energi, dan education," jelasnya dalam Konferensi Internasional BI-IMF bertema The Future of Asia's Finance di gedung Thamrin Bank Indonesia Jakarta, Rabu (2/9).
Bambang menjelaskan, pinjaman yang diberikan ADB bunganya lebih ringan daripada perbankan konvensional. ADB sebagai development bank concern ke pembangunan, tidak hanya membiayai proyek-proyek yang sifatnya memiliki hasil yang bagus.
Bambang menambahkan, perekonomian Indonesia yang sedang berkembang perlu didorong pembangunan infrastruktur. Sehingga dibutuhkan pembiayaan jangka panjang. Dia merinci, kebutuhan infrastruktur di Indonesia mencapai Rp 1 triliun per tahun. Pembangunan infrastruktur tidak hanya ekonomi, tapi juga sosial, pendidikan, kesehatan, air, dan sanitasi.
Terlebih, pembangunan infrastruktur di kota menjadi tantangan pada tahun 2050 karena di Asia Pasifik jumlah penduduknya bertambah 44 juta orang. Di 2050 diperkirakan jumlahnya mencapai 3 miliar orang, sehingga membutuhkan berbagai jenis infrastruktur.
Selain memberikan pinjaman, ADB juga bekerja sama dengan pemerintah di berbagai bidang. Misalnya, kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan puluhan proyek. ADB juga menyiapkan kebijakan based landing, yaitu program-program yang disediakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah.
Sementara itu, Deputy Country Director ADB, Edimon Ginting menyatakan, pinjaman yang diberikan jangka panjang biasanya 15 tahun dengan suku bunga LIBOR plus 50 basis poin. Pinjaman tersebut bisa dipakai pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, tapi melalui anggaran pemerintah.
"Untuk yang tahun depan 2,2 miliar dolar AS, itu kombinasi antara dukungan terhadap reform di bidang lain, tapi juga untuk infrastruktur di bidang energi, food security, dan irigasi kita banyak yang di bawah standar, semuanya long term 15-25 tahun, bunga sama," terangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika