REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, saat ini Indonesia masih membutuhkan dana pinjaman dengan tingkat bunga yang murah. Dana pinjaman tersebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dalam negeri.

"Tentu ada pembicaraan ke arah situ, itu untuk infrastruktur. Biasa itu kan world bank sejak dulu. Kan kita bayar yang lama di tawari lagi, itu biasa untuk infrastruktur kita. Kita anggota world bank, jangan lupa jadi kita berhak untuk apa ya dalam keadaan devisa gini, kita butuh dana murah," kata Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (3/9).  

Siang ini, Vice President Asian Development Bank (ADB) Bambang Susantono dan Direktur ADB untuk Indonesia, Steven Tabor, menemui Wapres JK di kantor Wapres. Dalam pertemuan tersebut, ADB pun menyatakan siap menyalurkan dana pinjaman yang akan digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, proyek energi baru, serta ketahanan pangan.

Indonesia yang juga memiliki saham di ADB, kata Kalla, memiliki hak untuk mendapatkan pinjaman dari ADB guna memperlancar pelaksanaan pembangunan. Terkait dengan dana pinjaman yang akan dikucurkan oleh ADB sebesar 2,2 milyar dolar AS, Kalla menyebut dana tersebut masih sebatas penawaran.

"Kita kan pemilik ADB, jangan lupa, pemegang saham. Ya otomatis hubungan ADB dan Indonesia ada dua hal, sebagai pemegang saham dan juga hubungan bagaimana ADB memberikan lending atau kredit kepada pembangunan Indonesia sejak puluhan tahun," jelas dia.

Pada tahun ini, ADB pun mengalokasikan dana pinjaman sebesar 1,4 milyar dolar AS kepada Indonesia. Sedangkan, pada tahun depan, jumlah dana pinjaman yang akan dikucurkan ADB meningkat menjadi 2,2 milyar dollar AS. Dana pinjaman ini digunakan untuk proyek pembangunan jangka panjang yang mencapai 20 tahun.

Tak hanya itu, ADB pun mengklaim memberikan bunga pinjaman yang lebih murah sebesar 1.2 persen. "Bunga 1,2 persen dalam US dolar dan paling banyak anggaran atau support dari ADB untuk program infrastruktur karena program itu makan waktu lama dan anggaran kita dari jangka waktu panjang. Biasanya gross period 5 tahun. Dalam 5 tahun pertama ada yang dibayar kembali abis itu," kata Vice President Asian Development Bank (ADB) Bambang Susantono.

Lebih lanjut, ia mengatakan dalam kurun waktu tiga tahun, yakni 2015-2017, ADB akan mengucurkan total pinjaman hingga 5 milyar dollar AS. Menurut dia, nilai dana pinjaman tersebut juga dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pemerintah Indonesia.

Sebelumnya, Presiden‎ Jokowi saat memberikan sambutan dalam Konferensi Asia Afrika, mengatakan anggapan persoalan ekonomi hanya dapat diselesaikan lembaga pendanaan dunia, seperti IMF, World Bank, dan ADB, sudah usang dan perlu dibuang. Menanggapi hal tersebut, Direktur Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) untuk Indonesia, Steven Tabor, mengatakan, pembiayaan multilateral memang bukan solusi utama.

Menurut dia, solusi untuk menyelesaikan persoalan ekonomi yakni dijalankannya pembangunan nasional. "Tapi ADB support pembangunan nasional. Jadi ADB itu punya Indonesia, pemilik lho. Jadi ADB posisinya untuk support membangun program pembangunan nasional. Jadi yang sebenarnya membantu seharusnya program domestik, ADB hanya bantu di bagian kecil. Intinya ADB bantu dari luar," jelas Steven.

Ikuti Whatsapp Channel Republika