REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perusahaan Gas Negara (Persero) siap memasok bahan bakar gas bumi untuk operasional PT Pelni (Persero) dan PT ASDP Indonesia Ferry. Langkah ini dilakukan dalam rangka program konversi penggunaan BBM menjadi BBG di perusahaan transportasi laut itu.
Sinergi ketiga BUMN tersebut tertuang dalam kesepakatan kerja sama yang ditandatangani Dirut PGN Hendi Prio Santoso, Dirut Pelni Elfien Goentoro, Dirut ASDP Danang S. Baskoro, yang disaksikan Menteri BUMN Rini Soemarno, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (3/9).
Selanjutnya PGN, Pelni dan ASDP melakukan studi persiapan pengembangan infrastruktur dan teknologi terkait penggunaan bahan bakar gas bumi bagi kapal laut. Berdasarkan data, saat ini Pelni menggunakan BBM untuk operasional kapal laut sekitar 33,4 juta liter per bulan. ASDP sebesar 3,5 juta liter per bulan, sedangkan kapal perintis milik Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sebesar 14,4 juta liter per bulan.
Dirut PGN Hendi P Santoso menuturkan dengan konversi BBM ke BBG ini dapat menghemat pemakaian bahan bakar Pelni, ASDP dan Ditjen Hubla sebesar 40 persen dibanding menggunakan BBM. "Penggunaan gas bumi bagian menjadi penting dalam memperkuat ketahanan energi Indonesia. Kami terus memperluas pemanfaatan gas bumi, sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor BBM," ujar Hendi.
Untuk itu tambahnya, PGN segera membangun bunker-bunker yang lokasinya disesuaikan dengan trayek-trayek kapal Pelni, ASDP dan Ditjen Hubla.
Sementara itu, Direktur Utama Pelni Elfien Goentoro mengatakan saat ini pihaknya memiliki sebanyak 22 unit kapal. "Kami segera melakukan penambahan atau semacam instalasi teknologi secara bertahap hingga seluruh kapal kami dapat menggunakan BBG. Kami program konversi ini dapat direalisasikan mulai Januari 2016 untuk beberapa kapal," katanya.
Sementera itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, sinergi PGN dengan Pelni dan ASDP ini merupakan dukungan terhadap program pemerintah yaitu konversi BBM ke BBG. "Ini sejalan dengan program Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mendorong pembangunan di bidang kemaritiman. Penggunaan bahan bakar gas yang lebih efisien membuat ongkos transportasi laut di Indonesia lebih murah dan bersaing," tegas Rini.