REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam koalisi pendukung pemerintah membuat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali berhasil melewati titik kritis.
"Untuk sementara, pemerintah Jokowi-JK berhasil melewati titik kritis kedua setelah ancaman penggagalan pelantikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden," kata Karyono Wibowo di Jakarta, Kamis (3/9).
Namun demikian, Karyono menilai pemerintahan Jokowi saat ini tengah menghadapi titik kritis lain, yaitu pelemahan perekonomian nasional. Bila hal itu tidak mampu diselesaikan, maka bisa mengarah pada krisis ekonomi dan sosial yang lebih besar.
"Mari kita tunggu apakah Jokowi-JK mampu melewati titik kritis itu. Jawabannya bergantung kinerja Kabinet Kerja Jokowi. Saya pribadi berharap Jokowi mampu melewati titik kritis ini dan tantangan-tantangan berikutnya," tuturnya.
Terkait PAN yang bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), Karyono menilai hal itu menunjukkan bahwa Koalisi Merah Putih (KMP) ibarat puncak gunung es yang bisa mencair sewaktu-waktu. "Realitasnya, tidak mudah membangun koalisi permanen. Apalagi, koalisi partai-partai yang tergabung di KMP tidak didasari oleh adanya kesamaan 'platform' dan ideologi," katanya.
Karyono menilai selama ini partai-partai di KMP hanya bersatu dilandasi kepentingan dan pragmatisme sesaat sesuai kebutuhan partai saat itu. PAN resmi menyatakan bergabung dengan kelompok partai pendukung pemerintah. Hal itu ditandai dengan datangnya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan didampingi Ketua MPP PAN Soetrisno Bachir dan Sekjen PAN Eddy Soeparno setelah difasilitasi oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto untuk bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (2/9).
Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya bersilaturahim dengan Presiden untuk satu maksud dan tujuan yang jelas. "Kami sepakat bulat menyatakan PAN bergabung dengan pemerintah menyukseskan seluruh program pemerintah untuk kepentingan bangsa dan negara seluruh Indonesia, kepentingan NKRI," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika