REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku proyek kereta cepat akan tetap berlanjut, namun spesifikasi kereta yang dipakai tetap berubah. Kecepatan kereta diminta dikurangi menjadi sekitar 250 km perjam. Padahal, kereta cepat Shinkansen Jepang mampu melaju hingga 350 perjam.
Pemerintah Jepang mengaku kecewa dengan keputusan pemerintahan Joko Widodo untuk mengulur proyek ini. Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki mengungkapan, meski pemerintah tetap menyebut proyek kereta cepat berlanjut, dengan meminta penurunan kecepatan secara definitif tidak ada lagi yang namanya kereta cepat.
Hal inilah yang membuat pihak Jepang kecewa. Pasalnya, Jepang telah melakukan studi tentang kereta cepat ini selama 3 tahun dan dengan dana yang tidak kecil.
Ditanya apakah Jepang masih tertarik melanjutkan, Tanizaki mengaku tidak yakin apakah ada investor Jepang yang akan melanjutkan. Pasalnya, kereta "medium" sendiri belum dilakukan kajian mendalam.
"Saya diberi kabar bahwa ini harus dilakukan melalui kerjasama bisnis. Harus swasta," ujarnya.
Pasca penolakan ini, Jepang mengaku belum ada rencana untuk mengajukan proposal baru atas kereta "medium". Pihaknya lebih memilih menunggu hasil kajian lanjutan.