REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pelaporan tindakan pimpinan DPR dengan Donald Trump ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) merupakan hal wajar. Namun fraksi Partai Demokrat tidak ikut melaporkan mereka seperti yang dilakukan oleh sebagian kader partai-partai lain.

“Karena Demokrat lebih perhatian pada isu-isu besar seperti pergeseran posisi di kepolisian dan bahaya kabut asap akibat kebakaran hutan. Ini adalah hal-hal yang perlu dijadikan isu besar,” ucap politikus Partai Demokrat Dede Yusuf kepada Republika.co.id, Senin (7/9).

Demokrat menyerahkan urusan tersebut kepada sebagian fraksi lain yang membawanya ke MKD. Meski begitu dia menilai pelaporan tersebut sangat wajar untuk semua anggota. “Artinya siapapun sangat normal untuk memberi keterangan pada MKD. Kita serahkan ke MKD DPR saja,” ujar Dede.

Hingga kini Setya Novanto, Fadli Zon, dan perwakilan DPR lainnya masih berada di Amerika Serikat. Sepulangnya dari sana, mereka diharapkan mau memberi penjelasan kepada seluruh anggota DPR yang ada terkait pertemuan tersebut.

“Dibanding permintaan maaf, saya rasa penjelasan lebih dibutuhkan,” kata dia.

Dede menyebut pertemuan dengan Trump dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etik karena masuk dalam area yang bukan agenda dari undangan antarparlemen. “Jadi mesti dicek dulu agendanya, apakah memang ada acara tersebut. Kalau memang itu pertemuan investor, lalu siapa investornya, ini harus dilihat,” ujar Dede.

Ikuti Whatsapp Channel Republika