REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Kemaritiman Rizal Ramli mengeluhkan pemberitaan mengenai dirinya belakangan ini. Khususnya, terkait polemik penerapan sistem token pulsa listrik.

Ekonom senior itu beranggapan, media seakan-akan sedang memosisikan dirinya berhadap-hadapan dengan PLN. Padahal, menurut dia, antara pihaknya dan BUMN itu satu tujuan.

"Saya kira kamu ngadu-ngadu. Dirut (PLN) bilang sama saya pada rapat itu, akan menurunkan dan mengupayakan agar rakyat bisa dapat listrik yang lebih banyak untuk (setiap pembelian pulsa listrik) Rp 100 ribu," tutur Menko Rizal Ramli kepada kerumunan awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/9).

Sebelumnya, Menko Rizal berbicara pada rapat koordinasi (rakor) tentang listrik di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Senin lalu (7/9). Dia mengklaim sistem pulsa listrik tidak adil lantaran tiap pembelian Rp 100 ribu, pembeli hanya memeroleh listrik senilai Rp 73 ribu alias tersedot 27 persen.

Bahkan, masih dalam rakor yang sama, Menko Rizal menuding adanya mafia di balik "penyedotan" nilai pakai listrik itu. Kini dia menjelaskan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Dirut PLN agar harga keekonomian pulsa listrik lebih familiar. Dalam arti, setiap pembelian sekian rupiah, daya listrik yang didapatkan sama.

"Dan kami meminta Dirut (PLN) cari jalan bagaimana (agar) jangan terlalu banyak potongan. Cari jalan agar (sistem pulsa listrik) mendekati pulsa telepon. Dan pada waktu itu Dirut menyanggupi," pungkasnya sebelum berjalan memasuki Ruang Sidang Banggar DPR. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika