REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Betonisasi jalan di jalur Pantura Jawa Tengah memunculkan persoalan baru, kemacetan parah. Terutama dari arah Demak menuju Semarang. Akibat proyek itu, perjalanan Demak-Semarang yang biasanya dapat ditempuh 4 jam, kini mencapai 8 jam.
Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo mempertanyakan kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek betonisasi jalan pantura tersebut. Bukan karena peningkatan jalan dari flexible pavement (perkerasan lentur menggunakan aspal) menjadi rigid pavement (perkerasan kaku menggunakan semen), namun prioritas pemerintah pusat dalam mengalokasikan anggaran infrastruktur jalan.
Menurut pengamatannya, jalan tersebut kondisinya masih baik untuk dilalui kendaraan. “Saat saya mudik sebelum Lebaran itu kondisi jalan baik-baik saja, bisa untuk ngebut, kok sekarang malah dibeton. Jangan hanya karena ingin penyerapan anggaran yang banyak lalu mengerjakan proyek yang tidak perlu,” ujar Sigit di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9).
Menurut legislator asal Dapil Surabaya-Sidoarjo ini, anggaran untuk proyek yang tidak perlu tersebut lebih pas jika dialihkan ke sektor lain yang lebih membutuhkan. Dia mencontohkan, untuk mengatasi backlog perumahan yang saat ini mencapai 15 juta rumah, di sisi lain kecepatan pembangunan rumah kalah dibanding bertambahnya kebutuhan rumah. Atau bisa juga dialihkan ke sektor sumber daya air, pembangunan dan perbaikan irigasi untuk mendukung program kedaulatan pangan.
"Sepanjang Pantura Jawa Timur yang kondisi jalannya tidak semulus Pantura Jawa Tengah justru tidak dibeton. Audit juga untuk melihat apakah penyelenggaraan jalan pantura Jawa Tengah cukup efektif, efisien," jelas politikus PKS ini.
Lebih lanjut dia mengatakan, BPK juga perlu menggandeng profesional di bidang proyek jalan dan jembatan serta bidang terkait lainnya untuk bersama-sama melakukan audit tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika