REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin menilai wacana pembubaran IPDN yang diutarakan oleh Gubernur DKI Jakarta tidak terlalu pas. Lebih baik, jalan keluar yang diambil adalah melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas lulusan IPDN.

"Saya sekarang sekolah S3 ilmu pemerintahan. Kalau harus dibubarkan tidak terlalu pas, kalau diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya itu jalan keluar," ujarnya di Kota Mataram seusai melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan di Mataram, Kamis (10/9).

Ia menuturkan, tidak dipungkiri jika IPDN juga menghasilkan lulusan terbaik dan banyak yang diperlukan untuk melaksanakan pemerintahan. Sebab, ilmu pemerintahan membutuhkan pengetahuan yang spesifik. Banyak pula kepala daerah yang bermasalah karena tidak memahami ilmu kepemerintahan.

Menurutnya, belum tentu semua lulusan IPDN semuanya memiliki kualitas yang jelek. Dirinya pun mencontohkan jika ekonomi tengah terpuruk apakah fakultas ekonomi di pergurun tinggi harus dibubarkan.

"Kalau ekonomi Indonesia terpuruk lantas fakultas ekonomi harus dibubarkan, gak gitu juga tapi harus diperbaiki misalnya IPDN kurang bagus harus dievaluasi untuk diadakan perbaikan di masa mendatang," katanya.

Mahyudin mengakui selama menjabat sebagai bupati, rata-rata secara umum birokrat bekerja kurang maksimal, terlalu banyak santai. Namun, kejadian seperti itu tidak semua. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kualitas.

"Saya sering sidak, yang datang masuknya terlambat ada, yang main game. IPDN perlu berbenah diri. Beberapa kasus kejadian mahasiswa IPDN meninggal akibat ospek kalau kritik itu harus diterima," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika