REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hubungan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan sudah kembali membaik. Sebelumnya, hubungan kedua pihak sempat memanas usai komentar Basuki yang menyebutkan IPDN lebih baik dibubarkan.
Djohermansyah bertemu di kantor kerja Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (14/9) sore. Pertemuan ini merupakan ajang keduanya saling menyampaikan pendapat terkait keberadaan IPDN. "Kita datang menemui Pak Gubernur untuk mendapat klarifikasi terkait dengan pernyataan pembubaran IPDN," kata Djo usai pertemuan.
Ia menjelaskan, Basuki lebih membahas keberadaan IPDN dalam konteks berhubungan dengan moratorium PNS. Dengan adanya kebijakan moratorium, maka keberadaan IPDN harus dikaji. Pasalnya IPDN juga menjadi penyuplai PNS di Indonesia.
Menurutnya, jika berbicara moratorium maka tidak perlu adanya pembubaran institusi. Ini lantaran kebijakan ini bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada. "Saya kira konteksnya itu maka clear. Tidak ada untuk mengusulkan pembubaran IPDN. Tapi dalam rangka gagasan kalau ada kebijakan, ini soal keadilan saja lah," ujarnya.
Ia menambahkan jika ada kekurangan dan kelemahan IPDN baik dari alumni atau lembaganya maka akan menjadi dasar koreksi di kemudian hari. Di hadapan wartawan keduanya lantas berjabatan tangan menandakan kondisi sudah berjalan baik. Tidak ada lagi konflik komentar.
"Sudah clear ya, clear, clear," ucapnya seraya berjabatan dengan Basuki.
Sementara itu, Basuki pun menyampaikan dirinya juga menawarkan IPDN bisa dibuat seperti Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN). Lulusan STAN saat ingin menjadi PNS tetap harus menjalani ujian. Jadi semua terasa adil bagi orang yang ingin menjadi PNS.
"IPDN pun harus ikut tes masuk. UU ASN bilang jabatan ditentukan bukan karena karir kepamongan lagi, tapi kombinasi tes sama komputer makalah dan wawancara psikologi," sebut Ahok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika