Selasa 15 Sep 2015 16:24 WIB

Komisi I: BIN Masih Kurang Anggaran dan Personel

Rep: Eko Supriyadi/ Red: Angga Indrawan
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mengucapkan sumpah jabatan saat dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/7). (Antara/Yudhi Mahatma)
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mengucapkan sumpah jabatan saat dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/7). (Antara/Yudhi Mahatma)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI Dimyati Natakusumah mengungkapkan, Badan Intelejen Negara (BIN) masih kekurangan anggaran, dan berdampak pada terbatasnya jumlah personel. Akibatnya, peran BIN dalam mencegah gerakan-gerakan radikal maupun teroris dianggap belum maksimal.

"Sutiyoso (kepala BIN) mengatakan masih kurang anggarannya. Kita mengapresiasi hal itu, karena memang situasi dan kondisi di Indonesia ini sangat besar (wilayahnya)," kata Dimyati kepada wartawan, di Hotel Mega Anggrek, Jakarta, Selasa (15/9). 

Dimyati menilai, Indonesia perlu intelijen baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Namun, anggaran yang didapatkan BIN memanglah belum maksimal. Hal itu akibat pemerintah harus menyesuaikan plafon anggaran dengan lembaga intelejen lain seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPT, intelejen  di Mabes Polri, TNI, Kementrian Pertahanan, serta Badan Cyber. 

"Nah ini bagaimana agar anggaran bisa diproporsionalkan," ujarnya.

Menurut Dimyati, anggaran BIN saat ini hanya Rp 1 triliun lebih. Sementara yang diajukan oleh Sutiyoso sekitar Rp 3 triliun lebih. Untuk DPR sendiri diakuinya Komisi I sudah setuju terhadap pengajuan Sutiyoso.

"Kalau presiden oke ya jalan. Sehingga BIN ini bisa berfungsi sesuai dengan tugasnya," jelasnya.

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement