REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana menggelar musyawarah nasional luar biasa oleh dua kubu partai Golkar tidak akan direalisasi sampai ada putusan hukum terkait sengketa dualisme.
Ketua DPP Partai Golkar hasil munas Bali, Firman Subagyo menegaskan, saat ini tidak mungkin dua kubu partai Golkar akan bicara soal munas luar biasa.
"Kita belum akan bicara munas karena proses menunggu proses hukum dulu," katanya di kompleks parlemen Senayan, Selasa (15/9).
Setelah ada putusan dari proses hukum soal sengketa dualisme kepengurusan partai berlambang pohon beringin ini, baru dua kubu dapat bicara soal munas luar biasa. Sebab, meskipun sudah ada indikasi untuk menggelar munas luar biasa, hukum yang akan memutuskan sengketa dualisme.
Firman meminta agar seluruh pihak bersabar menunggu hasil putusan sengketa Golkar yang saat ini masih dalam proses kasasi. Proses kasasi ini sendiri dilakukan setelah ada putusan banding yang menerima gugatan banding atas putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan kubu Aburizal Bakrie.
"Butuh bersabar menunggu proses hukum, setelah selesai silakan baru munas luar biasa," tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Golkar hasil munas Ancol, Yorrys Raweyai menginisiasi agar terjadi munaslub di internal Golkar.
Munas ini diharapkan mampu menyatukan dua kubu Golkar yang saat ini masih bersengketa, antara Agung Laksono Ketua Umum hasil munas Ancol dengan Aburizal Bakrie Ketua Umum hasil munas Bali.
Firman tidak sependapat dengan pernyataan politikus Golkar, Mahyudin yang menyebut dengan posisi oposisi pemerintah, Golkar seperti tidak memiliki pekerjaan. Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI ini, soal pekerjaan hanya bersifat pragmatisme saja.
Sebab, kalaupun berada di dalam pemerintahan, tidak menjamin akan berbeda. Bahkan, ketika Golkar ada di pemerintahan, seolah-olah yang dilakukan pemerintah selalu benar. Padahal, dengan berada di luar Golkar dapat mengkritik kinerja pemerintah dan memberi usulan solusi.
"Itu pragmatisme kerjaan saja, kalau berada di pemerintah tidak ada beadanya," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika