REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong duduk bersama dalam satu diskusi serius untuk mencari solusi masalah garam.

Susi mencatat kebutuhan garam industri nasional hanya sekitar 1,1 juta ton garam industri. Namun Kemendag membuka keran impor lebih besar dari itu, sekitar 1,5 juta ton garam. Angka ini harusnya dikoreksi karena Susi menilai, semakin banyak impor mengalir akan mematikan potensi garam rakyat.

"Makanya kita harus duduk bersama. Mendag, Menperin, dan kita harus duduk bersama untuk menentukan bagaimana stimulus ini efektif dan tepat sasaran dan kena sasarannya. Bukan persoalan, orang kemarin bilang 'hanya gara-gara 70 juta bu MKP mau menghancurkan industri miliaran dolar.' Itu cerita apa. Kan tidak seperti itu," ujar Susi usai menemui perwakilan petani garam di kantornya, Rabu (16/9).

Ia melanjutkan, pihaknya bukan hanya memikirkan uang 70 juta dolar AS tersebut, namun justru lebih kepada nasib ribuan petani bila hasil produksinya dihargai di bawah biaya produksi garam.

"Kan tidak mungkin bisa bertahan. Apa kita mau larang profesi petani garam? Dipindahkan suruh kerja yang lain? Kan tidak mugkin," jelas Susi.

Sehingga, sebut Susi, negara harus hadir dengan goodwill untuk memperbaiki tata niaga dan harga petani akan sesuai dengan yang diisyaratkan pemerintah.

"Karena di distributor harganya juga masih Rp 1.500, harga di pasar Rp 200 perak tidak bisa kamu beli Rp 200 perak (di distributor). Kita tetap saja beli Rp 1.000-Rp 1.500," lanjutnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika