REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus menyinggung rencana anggaran yang dirancang oleh Dinas Perumahan dan Gedung DKI. Bestari menyebut ada rencana anggaran yang lucu karena tidak seimbang.

Rancangan anggaran yang disoroti Bestari adalah pengelolaan kendaraan dinas. Ia menilai anggaran yang disampaikan tidak sesuai antara penyediaan bahan bakar minyak (bbm) dengan jumlah kendaraan operasional.

"Ada yang lucu terlihat oleh saya. Anggaran penyediaan BBM kendaraan dinas perumahan senilai 567 juta. Namun pembayaran STNK kendaraan operasional hanya 20 juta," katanya dalam rapat pembahasan rancangan KUAPPAS 2016 di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (22/9).

Menurutnya dengan anggaran pembayaran STNK hanya Rp 20 juta, maka bisa diperkirakan jumlah kendaraan hanya sekitar enam unit. Tentunya jumlah ini tidak sebanding dengan anggaran BBM yang mencapai Rp 567,6 Juta.

Ia menambahkan dengan perkiraan enam unit kendaraan, maka anggaran BBM satu unit bisa mencapai hampir Rp 100 juta. Jumlah ini yang dinilainya tidak seimbang jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang minim.

Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat ini meminta dinas perumahan dan gedung untuk mengkaji kembali anggaran yang diajukan. Tentunya, untuk menghindari penyelewengan atau lambatnya penyerapan anggaran karena program tidak jelas. "Tolong dilihat kembali. Harusnya berbanding," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika