REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK -- Pemerintah diminta untuk merealisasikan pemambahan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Baduy.
"Kami sangat membutuhkan penambahan lahan pertanian karena jumlah penduduk warga Baduy tahun ke tahun terus meningkat," kata Halim, seorang tokoh masyarakat Baduy, kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Budi Gardjita di Lebak, Senin.
Saat ini masyarakat Baduy berjumlah 11.600 jiwa, sementara lahan garapan hanya seluas 2.100 hektare. Menurut dia, dahulu masyarakat Baduy bisa mempertahankan produksi pangan dengan menanam padi huma seluas satu hektare dilakukan satu orang. Namun, saat ini garapan pertanian seluas satu hektare dilakukan antara dua sampai tiga orang akibat pertambahan jumlah penduduk.
Ia khawatir masyarakat Baduy ke depan akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan jika tidak ada penambahan areal garapan pertanian. "Kami mengharapkan bantuan lahan pertanian itu dan bisa dilakukan dengan pembebasan lahan di luar kawasan Baduy," katanya.
Ia mengatakan, saat ini masyarakat Baduy terpaksa menyewa lahan orang lain, juga sistem bagi hasil dengan pemilik lahan.
"Kami pada prinsipnya siap menerima bantuan penambahan lahan pertanian, namun kami menolak bantuan alat pertanian, pupuk organik, maupun benih unggul karena bertentangan dengan adat," katanya.
Tokoh Baduy yang juga Kepala Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Saija mengatakan pihaknya sudah mengajukan penambahan lahan pertanian kepada pemerintah daerah maupun provinsi .
Menurut dia, dari 5.100 hektare lahan di kawasan Baduy, sebagian besar yakni 3.000 hektare di antaranya berupa hutan lindung, sedangkan garapan pertanian hanya 2.100 hektare.
"Kami memproduksi pangan dari lahan garapan seluas 2.100 hektare itu karena hutan lindung tidak diperbolehkan untuk digarap pertanian," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika