REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPRR) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengakomodir calon tunggal, semakin mendorong aspek elitisme dalam proses pencalonan di pelaksanaan Pilkada serentak.
Koordinator JPPR, Masykurudin Hafidz menilai dengan terbukanya sistem pemilihan dengan cara "YA dan TIDAK" atau "SETUJU dan TIDAK SETUJU" membuat partai politik semakin berkonsentrasi dan menyatu untuk membentuk koalisi besar dalam mengusung pasangan calon.
"Akibatnya, akan semakin banyak calon tunggal muncul dalam Pilkada mendatang," ujar tegasnya, Selasa (29/9).
Ia melanjutkan, potensi ini tidak mengada-ada. Berdasarkan data Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menunjukkan peta koalisi yang dibangun dalam Pilkada serentak 2015 dibentuk oleh koalisi besar.
"Dari 630 pasangan calon di seluruh daerah Pilkada, pasangan calon yang didukung oleh 1-2 partai politik sebanyak 266 pasangan (42%), pasangan calon yang didukung oleh 3-4 partai politik sebanyak 277 pasangan (44%) dan pasangan calon yang didukung oleh 5-9 partai politik sebanyak 87 (14%)," jelasnya.
Bahkan, menurutnya dengan peluang kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masih dapat mencalonkan lagi (petahana) maka akan semakin memperkuat situasi partai politik untuk secara bersama-sama mendukung calon petahana sehingga aspek pergantian kepemimpinan tidak terjadi dan semakin memperkuat dinasti kekuasaan daerah.
"Putusan MK memang menjadikan hukum lebih pasti, tapi mengurangi aspek representasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika