REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan enam ribu kantor desa dapat segera dibangun pada tahun mendatang. Pasalnya, dengan dibangunnya kantor desa ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa.

Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan mengungkapkan saat ini pembangunan kantor desa tengah dalam proses pengajuan kepada pihak-pihak terkait.

"Kami sudah siapkan konsep surat untuk dilayangkan ke Menkeu (Menteri Keuangan) dan Bapenas," ujar Nata pada Pekan Inovasi Desa/Kelurahan se-Indonesia di Banda Aceh, Jumat (9/10).

Menurutnya, proses pengajuan kepada beberapa pihak terkait ini dalam rangka membahas mengenai sumber dana yang digunakan untuk pembangunan kantor desa tersebut. Pasalnya, pembangunan kantor desa tersebut di luar alokasi dana desa.

"Sumbernya mereka sarankan lewat DAK (dana alokasi khusus), sebab dekonsentrasi kan ketentuananya tidak boleh, kalau tugas pembantuan, mekanisme penggunaannya bukan sulit, tapi pertanggungjawaban akan memakan waktu panjang," ungkapnya.

Selain itu juga, pihaknya akan berkoordinasi juga dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) mengenai kriteria kantor desa yang akan dibangun tersebut. Pasalnya, nantinya desa tersebut diberikan kewenangan untuk membangun sendiri kantor desanya.

"Kami akan membuat kriterianya saja. Misalnya PU, harus ada pertimbangan teknik, baru nanti diajukan, kita acc tentang lokasi, mereka tinggal laksanakan," ujarnya.

Langkah ini kata Nata juga telah disetujui oleh Komisi II DPR RI, dan didorong untuk pengusulan anggaran segera. Sehingga, proses pembangunan bisa dilakukan sesegera mungkin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika