REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menilai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak sensitif dalam masalah kabut asap. Hal itu terlihat dari BNPB yang tak bisa membedakan bencana biasa dan bencana nasional.

"Menurut saya, ini karena Kepala BNPB-nya yang gak benar. Dia selalu mengatakan sama saja bencana nasional dengan bencana biasa," kata politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut di Hotel Aryaduta, Tangerang, Sabtu (10/10).

Pria kelahiran Riau itu menambahkan, Kepala BNPB harusnya lebih peka melihat penderitaan rakyat yang terkena dampak kabut asap tersebut. Sebab, Kepala BNPB itu lah yang bisa memberikan rekomendasi kepada presiden Joko Widodo untuk menaikan status bencana, menjadi bencana nasional.

"Sementara rekomendasi kepada presiden, memberikan pertimbangan pada presiden berkenaan dengan bencana, kemudian presiden menerapkan itu sebagai bencana nasional, itu kan dari Kepala BNPB. Nah Kepala BNPB-nya ini gak sensitif, tidak empati sehingga menganggap ini biasa-biasa saja," tegas pria 44 tahun tersebut.

Lukman juga merasa heran, mengapa bantuan dari negara lain sebelumnya ditolak. Akibatnya, bantuan yang datang terkesan sangat terlambat. Padahal, jika berkaca dari pemerintahan sebelumnya, sangat terbuka untuk menerima bantuan dari negara lain.

"Kenapa selama ini ditolak bantuan asing? padahal waktu SBY itu terbuka, tahun 2005 atau 2006 kebakaran hutan itu SBY menerima pemdadam kebakaran dari Malaysia dan Singapura. Nah ini kenapa, kok Kepala BNPB gak mau nerima bantuan dari asing?," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika