Jumat 16 Oct 2015 14:58 WIB

DPR: Ada Kelemahan Inteljen dalam Kasus Aceh Singkil

Rep: Eko Supriyadi/ Red: Djibril Muhammad
Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan.
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan menilai, ada kealpaan intelijen dalam kasus pembakaran gereja di Aceh Singkil. Dirinya mengatakan, semestinya gerakan masa yang mengarah kepada tindakan anarkis tidak sulit untuk diketahui badan intelijen.

Ia menyarankan, semua pihak menahan diri dalam menyikapi kasus ini. Tidak ada yang salah dengan umat di sana, masyarakat juga harus cermat dan bijak dalam menyikapi SKB 2 Menteri terkait rumah ibadah.

 

"Ini sepertinya ada design besar, di mana 1 syawal mesjid dibakar, dan 1 muharam gejera dibakar," kata Arteria, di Jakarta, Jumat (16/10).

Politisi PDIP itu menilai, SKB 2 menteri sudah melalui proses panjang, jadi penyikapan masalah ini jangan reaksioner hanya pada beberapa kasus. Terlebih, kalau dilihat dari proses pembentukannya, justru rumusan saat SKB ini sudah paling ringan dari aturan terdahulu.

"Jadi pencabutan SKB harus jelas dulu dalam perspektif apa. Apakah pencabutan solusi efektif?, Walaupun saya sadari betul SKB 2 Menteri potensial bertentangan dengan konstitusi dan sering dipakai sekelompok kecil orang yang intoleran untuk mengganggu kelompok lain," ungkapnya.

Tapi dalam banyak hal, lanjut Arteria, SKB juga efektif mencegah konflik. Ia melihat justru titik lemah berada di intelijen negara. Negara punya banyak intel, tidak hanya BIN, ada Pemda, Polisi, Jaksa, TNI punya kekuatan intelijen. Tapi untuk Tolikara dan Singkil terkesan negara tidak hadir. "Saya heran kok aksi ribuan masa, luput dari pantauan intel," ujarnya.

Aksi Tolikara dan Singkil, menurut dia, bukan aksi spontanitas warga, melainkan gerakan sistematis yang terencana. Analisanya mudah saja, diduga ada permufakatan jahat sebelumnya.

Karena itu, dirinya meminta pemerintah kerja serius, penyikapan juga harus terencana dan meyakinkan publik kalau pemerintah bisa melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia. "Manajemen krisisnya harus mudah dipahami dan terukur serta efektif," ujarnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement