REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred) menilai pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla lambat dalam mengatasi permasalahan perekonomian dalam satu tahun kepemimpinannya. Jokowi-JK banyak membuang kesempatan untuk mencegah perlambatan ekonomi.

Ketika kondisi global kian memburuk, pemerintahan Jokowi-JK tidak segera merespons dengan kebijakan untuk menggerakkan dunia usaha dan mencegah penurunan daya beli masyarakat. Selain  urusan non-ekonomi, energi para anggota kabinet tersita oleh masalah internal kementerian dan pemerintahan.

Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia(BI) tidak segera berkoordinasi untuk mencegah dampak perlambatan ekonomi global yang sudah mulai menggerogoti perekonomian nasional.  

Sejumlah paket stimulus ekonomi baru diluncurkan setelah ekonomi Indonesia terkena dampak yang cukup serius. "Potensi ekonomi Indonesia untuk tumbuh di 6 persen pun pupus akibat kelambanan merespons keadaan," demikian dituliskan Forum Pemred dalam siaran pers tertulisnya.

Selain laju pertumbuhan ekonomi yang melambat pada kuartal I dan II, ada permasalahan lain yang cukup serius yakni angka pengangguran terbuka pada Februari 2015 mencapai 7,45 juta atau naik 5,81 persen dari posisi Agustus 2014.

Forum Pemred pun menagih program Nawacita Jokowi yang dalam butir keenam menyebutkan akan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru atau rata-rata dua juta per tahun.

"Tahun ini, peluang untuk menambah lapangan kerja baru kemungkinan sulit dicapai. Mampu mencegah pengangguran baru saja sudah hebat," katanya.

Empat paket stimulus ekonomi yang sudah digulirkan Pemerintah patut diapresiasi. Namun, paket kebijakan ekonomi itu akan lebih berdampak positif jika dilakukan lebih awal dan terkoordinasi.

Pengumuman paket stimulus ekonomi itu tidak disertai peraturan pelaksanaan. Koordinasi dengan BI dan OJK tidak dilakukan dengan baik.

Potensi tumbuh Indonesia sangat besar meski kondisi ekonomi global masih diwarnai ketidakpastian.

Berdasar data BPS, Indonesia memiliki sekitar  170 juta atau 68 persen penduduk usia produktif. Bonus demografi ini belum dimanfaatkan dengan optimal. Begitu pula dengan kelas menengah yang mencapai sekitar 60 juta. Dengan kebijakan yang tepat dan pengelolaan yang baik, ekonomi Indonesia mestinya bisa bertumbuh di atas 6 persen per tahun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika