REPUBLIKA.CO.ID,‎ PANGKAL PINANG -- Sebanyak dua pesawat bantuan pemerintah Rusia melalui Emergencies and Elimination of Consequences and of Natural Disasters (Emercom) Kementerian Pertahanan Sipil siap bergabung dengan satgas udara untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Pesawat berjenis Beriev Be-200 sebelumnya mendarat di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

Pesawat Be-200 merupakan pesawat amphibi yang bergabung dengan satuan tugas (Satgas) udara bersama dua pesawat jenis Air Tractor 80 yang telah berada di Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung.

"Pihak operator Be-200 akan siap melakukan water bombing apabila material air dicampur dengan bahan kimia baik jenis AF31 atau pun miracle foam," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho dalam siaran persnya, Rabu (21/10).

Pesawat berbobot kosong 27 ribu kilogram ini memiliki tangki khusus di dalam pesawat untuk pencampuran air. Di samping itu, Be-200 ini berkapasitas mencapai 12 ribu liter untuk water bombing.

"Pesawat Be-200 akan difokuskan pemadaman di Kabupatan OKI Sumatra Selatan yang saat ini masih terbakar hebat," ujarnya.

Sebanyak empat pesawat fixed wing ditempatkan di Pangkal Pinang untuk mengantisipasi jarak pandang di landasan udara Palembang yang sering pendek sehingga menyebabkan tidak bisa terbang.

"Untuk itu operasi dilakukan dari Pangkal Pinang, sedangkan tujuh helikopter tepat beroperasi dari Palembang," kata dia.

Kedua pesawat Be-200 ini menggantikan Hercules C130 milik New South Wales Fire Service (Australia) dan Bombardier CL415 milik Malaysia Coast Guard yang telah menyelesaikan misi kemanusiaan pada akhir pekan lalu. Pemerintah Australia mengakhiri bantuan armada pemadaman pada 19 Oktober dan Malaysia pada 20 Oktober lalu.

Kepala BNPB, Willem Rampangilei, atas nama pemerintah Indonesia mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama kemanusiaan dalam operasi udara pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatra Selatan yang dilakukan oleh Pemerintah Australia dan Malaysia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika