REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rencana impor beras dinilai sebagai satu hal yang dilematis. Di satu sisi pemerintah pasti tidak ingin melakukannya namun di sisi lain impor tersebut mendesak dilakukan mengingat fenomena El Nino sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu ketersediaan beras nasional.

“Kalau Presiden ditanya, sebenarnya beliau juga tidak ingin melakukan ini. Tapi melihat kondisi di lapangan tentunya ini harus dilakukan agar tidak bermasalah,” ujar Ketua DPP Partai Hanura, Amir Faisal Nek Muhammad saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (21/10).

Impor beras, kata Amir, bagai bagai dua sisi mata uang. Tergantung dari sisi mana kita memandang hal tersebut.  Menurut dia, untuk sementara impor beras bisa dilakukan untuk alasan stabilitas. “Tapi ke depannya kita harus pacu supaya tidak terjadi lagi,” ucapnya.

Amir menyebut rencana impor beras ini masih relevan dilakukan. Namun sayangnya hingga kini, dia tidak melihat terobosan positif dari kementerian/lembaga terkait. “Sifatnya hanya masih seremonial saja, tapi yang paling mendasar belum dilakukan,” kata dia.

Pemerintah berencana melakukan impor beras jika kekeringan yang merupakan dampak El Nino terus terjadi hingga November. Musim kering yang lebih panjang dari perkiraan diprediksi akan menyulitkan upaya peningkatan produksi padi. Alhasil, stok beras nasional dikhawatirkan tidak bisa mencukupi kebutuhan.

Pada pertengahan September lalu, Bulog hanya memiliki stok beras 1,5 juta ton yang hanya cukup untuk penyaluran raskin hingga Desember 2015. Itulah sebabnya untuk memenuhi ketersediaan stok, pemerintah membuka kran impor beras.

Ikuti Whatsapp Channel Republika