REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Program pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Kecamatan Seko, Luwu Utara, mendapat banyak perdebatan. Masyarakat yang mengatakan lembaga adat Seko dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pun dengan sigap menahan laju PT Seko Power Prima untuk melakukan survei lapangan.
Kabid Humas Polda Sulselbar Kombes Frans Barung Mangera menjelaskan, sejak Rabu (21/10), memang telah terjadi penghadangan kepada PT Seko Power Prima yang akan melakukan survei untuk pembangunan PLTA. Namun pengahadangan ini sebenarnya bukan yang pertama.
Pasalnya, sejak mendapatkan ijin dari pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan tahun 2012, terdapat segelintir masyarakat dan LSM yang tidak menyetujuinya.
"Namanya sebuah proyek pasti ada pro dan kontra. Ini gesekan sudah lama, hanya kemarin mulai memanas. Sampai saat ini anggota kami (Polisi dan Brimob) masih stand by di sana (Seko)," kata Frans pada Kamis (22/10).
Frans menjelaskan, sejuah ini pemerintah daerah beserta DPRD sudah melakukan pertemuan kembali mengenai kejadian ini. Pada prinsipnya pemerintah daerah tetap melanjutkan Program PLTA karena berdasarkan ijin perusahaan, PT Seko Power Plan telah mendapatkan ijin. Selain itu pembangunan PLTA akan sangat bermanfaat terhadap pasokan listrik di Luwu raya.
Terlebih selama ini masih terjadi kekurangan pasokan listrik di kawasan Luwu Raya. Tak hanya, jalan menuju Seko pun dipastikan akan lebih baik dari sekarang karena pihak PLTA dipastikan membutuhkan akses baik dalam pembangunan tersebut.
Dari informasi melalui anggota kepolisian, sebagian masyarakat besar sebenarnya menerima kegiatan pembangunan PLTA tersebut. Terdapat masyarakat yang menolak karena mereka merasa harus direlokasi terkait pembangunan tersebut. Selain itu, pemahaman dari masyarakat agam banyak masuk agama lain yang akan menggerus adat di Seko.
"Mereka juga ada yang menolak karena PLTA ini hanya berkedok untuk pembangunan pertambangan di daerah Luwu," ujar Frans.
Sebelumnya, dalam pesan berantai yang beredar, disebut bahwa sepasukan Brimob diturunkan pagi ini, (21/10) bersama dengan PT. Seko Power Prima untuk memaksakan pembangunan PLTA yang ditolak oleh Masyarakat Adat Seko, Luwu Utara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika