REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dengan sejumlah kontroversi yang dibuat, posisi Menteri Hukum dan HAM dirasa tidak akan aman. Apalagi, Yassona Laoly juga minim akan prestasi, dan kerap kalah dalam meja persidangan.
Pengamat Politik Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, menilai posisi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang saat ini diisi oleh Yassona Laoly, layak untuk digantikan. Selama menjabat sebagai MenkumHAM di Kabinet Kerja, Asep merasa Yassona minim akan prestasi, dan justru malah beberapa kali menuai kontroversi yang kurang baik di mata publik.
Walaupun sudah mengemban jabatan sebagai seorang menteri, Asep menerangkan berbagai kebijakan yang coba Yassona buat selama ini, justru berakhir dengan kekalahan di meja persidangan. Kebijakan-kebijakan yang Yassona coba buat juga cenderung kebijakan yang tidak disukai publik, yang membuat sejumlah pengamat memasukannya ke dalam daftar tidak aman dan terancam direshuffle.
"MenkumHAM itu malah berulang kali buat kontroversi. Sering kalah juga jadi indikasi kurang bagus," kata Asep kepada Republika.co.id, Kamis (22/10) sore.
Meski begitu, Asep tidak menyarankan Reshuffle Jilid II untuk dilakukan dalam waktu dekat, meski Kabinet Kerja Jokowi-JK sudah mulai menjalani tahun kedua. Dalam konteks pekerjaan, ia menganggap perlu ada optimalisasi kinerja bagi mereka yang baru saja menjabat, mengingat sejumlah menteri yang baru masuk pada reshuffle lalu belum terlalu lama menjabat.
Asep tidak melihat kesalahan atau tersendatnya kinerja Kabinet Kerja Jokowi-JK tidak terletak pada posisi menteri, melainkan komunikasi dan soliditas dari semua menteri dalam menjalankan Nawacita. Ia berpendapat pergantian menteri tidak bisa menjamin masalah-masalah yang ada dan belum terselesaikan sampai sekarang, bisa teratasi apabila komunikasi dan soliditas belum terjalin.
Ia menekankan pergantian menteri tidak akan begitu terasa bermanfaat, apabila orang yang menggantikan hanya mereka yang digadang-gadang oleh partai politik, yang akan memulai lagi cerita dan adaptasi. Lagipula, pergantian menteri tidak akan terasa signifikan lantaran jajaran kementerian yang berada di bawah menteri, tidak diganti dan masih diisi orang-orang yang sama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika