REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengajak empat Menteri Kabinet Kerja meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.
Luhut bersama rombongan naik helikopter menuju Pulang Pisau dari Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (24/10).
Menteri yang ikut dalam rombongan yaitu Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan.
Sebelum ke lokasi kebakaran, para menteri melakukan rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kalimantan Tengah. Para menteri tersebut akan kembali ke Jakarta pada Sabtu sore melalui Banjarmasin.
Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai penanggung jawab penanganan kebakaran hutan dan lahan. Para menteri tersebut diinstruksikan khusus untuk penanganan masalah kebakaran hutan dan dampak kabut asap baik dari bidang pendidikan, sosial dan kesehatan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada rapat terbatas di Kantor Presiden, Jumat (23/10) menyampaikan beberapa langkah konkrit penanganannya.
Langkah kongrit yang pertama Presiden Jokowi tegaskan adalah pelaksanaan "one map policy" (satu kebijakan) yang harus dijalankan di Menko Perekonomian dan Bappenas.
Kedua adalah menghentikan izin baru pengelolaan lahan gambut maupun yang sudah memiliki izin namun masih belum beroperasi. Ketiga adalah meninjau kembali izin-izin lama.
Presiden juga menegaskan perlunya evakuasi warga yang terdampak dari asap kebakaran lahan gambut.
Presiden juga meminta Menteri Kesehatan agar tidak perlu melakukan evakuasi ke luar kota agar tidak menyulitkan.
Evakuasi warga dapat dilakukan di dalam kota seperti gedung-gedung pemerintahan atau kantor Bupati yang dipasangi alat pembersih udara khususnya untuk bayi dan anak.
Kemudian yang berkaitan dengan kesehatan, Presiden meminta agar pelayanan medis dapat dimobilisasi baik dari BUMN maupun swasta. Di bidang pendidikan Presiden meminta Menteri Pendidikan untuk turun langsung karena banyak yang resah mengenai persiapan menuju Ujian Nasional (UN).
Ikuti Whatsapp Channel Republika