REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepengurusan Partai Golkar hasil musyawarah nasional (munas) Ancol sudah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta. Sebelumnya, putusan menyatakan munas Ancol tidak sah. Ketua Bidang Hukum DPP Partai Golkar hasil munas Ancol, Lawrence Siburian mengatakan pihaknya sudah melayangkan kasasi tersebut Selasa (27/10) pagi.

“Iya, pagi hari ini kami sudah ajukan kasasi ke MA (atas putusan PT Jakarta),” kata dia di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (27/10).

Dalam putusannya, PT Jakarta menolak banding yang diajukan Agung Laksono sebagai Ketua Umum Golkar hasil munas Ancol. Banding itu diajukan sebagai upaya hukum selanjutnya dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perkara gugatan keabsahan pelaksanaan munas Ancol oleh Ketua Umum Golkar hasil munas Bali. 

Namun, Golkar kubu Agung belum melakukan upaya hukum atas putusan kasasi yang dikeluarkan MA dalam perkara gugatan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono. “Kalau untuk jalur peninjauan kembali (PK), kami belum lakukan,” kata Lawrence.

Pengurus Golkar hasil munas Ancol menggelar rapat internal di kantor DPP Golkar untuk membahas tindak lanjut dari persoalan dualisme kepengurusan partai berlambang pohon beringin ini. Selain jalur hukum, kubu Agung Laksono akan mengambil langkah politik untuk menyelesaikan sengketa dualisme ini. Namun, Lawrence enggan membeberkan langkah apa yang akan diambil, sebab, pengurus belum memutuskan apapun.

“Nanti kami bahas dulu, mana yang akan kami prioritaskan atau tetapkan sesuai keputusan rapat nanti,” kata dia.

Dalam pantauan Republika, elite politik Golkar hasil munas Ancol sudah berada di DPP Golkar di Slipi. Antara lain, Ketua Umum Agung Laksono, Sekretaris Jenderal Zainudin Amali, Wakil Ketua Umum Yorrys Raweyai, Bendahara Umum Sari Yuliati serta pengurus harian lainnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika