REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Pendidikan Arief Rahman Hakim menyatakan wacana lulusan cumlaude masuk PNS tanpa tes mesti dikonsep matang. Sebab kondisi dunia kerja tak semata hanya mengandalkan nilai akademik saja.
"Jadi sukses tidaknya seseorang di dunia kerja faktornya banyak. Misal sejauh mana soft skill yang dimilikinya," ujarnya saat dihubungi, Kamis (29/10).
Dia menyatakan faktor soft skill terkait dengan kreativitas seseorang. Juga bagaimana etos kerjanya. Hal hal seperti ini adalah syarat wajib jika ingin sukses dalam dunia kerja.
"Kalau cuma akademis saja yang dinilai, penilaiannya jadi tidak holistik. Makanya saya berpikir psikotes tetap harus dilakukan," jelasnya. Ini, kata dia, agar pribadi yang ada bisa tetap terukur kapasitasnya.
Hal lainnya, ujarnya, adalah ide ini mesti melibatkan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Sebab yang paling tahu kualitas lulusan perguruan tinggi adalah kementerian tersebut. Mereka harus dilibatkan dalam penerapan kebijakan ini.
"Yakni tetap ada tes tes tertentu juga. Tujuannya untuk mengukur sejauh mana jiwa riset dan penelitian mereka," kata dia.
Sementara itu Deputi Bidang SDM Kemenpan RB, Setiawan Wangsaatmadja menyatakan ide yang ada masih dalam konsep penggodokan. Belum ada detailnya seperti apa.
"Saya belum bisa komentar. Sebab masih dimatangkan konsepnya," ujarnya saat dihubungi, Kamis (29/10).
Dia menyebutkan kebijakan serupa sudah pernah diterapkan di 2014 lalu. Yakni ada kuota 200 kursi bagi lulusan PTN dan PTS yang dinilai berprestasi. Syaratnya akreditasi Prodi mesti bernilai A.
Mereka, ungkapnya, masuk menjadi PNS tanpa melalui tes formal."Istilahnya mereka diberikan jalur khusus. Tetap dites, namun hanya di antara mereka yang bernilai bagus saja," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika