REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Hermawan Sulistyo, mengungkapkan potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pelaksanaan pilkada 9 Desember mendatang relatif tinggi. Oleh karena itu, aparat kepolisian dan pemegang kebijakan harus mengawasi hal itu.

“Potensi pelanggaran HAM luar biasa di pilkada. Maka harus dijaga-jaga dari awal,” ujarnya kepada wartawan di Kota Mataram, Kamis (29/10).

Ia menuturkan, fakta dan kecenderungan masyarakat untuk berkonflik relatif tinggi. Apalagi bagi calon yang sudah mengeluarkan dana banyak namun mengalami kekalahan dalam pilkada mendatang. “Bentrok itu terjadi karena masalah gengsi,” katanya.

Antisipasi yang harus dilakukan, menurutnya agar tidak terjadi bentrok dan konflik horizontal antara masyarakat. Maka yang bisa dilakukan adalah menciptakan dialog antar sesama pasangan calon.

Hermawan mengatakan konflik yang ada selama ini terjadi diakibatkan gengsi para pasangan calon yang tidak menerima kekalahan. Lebih dari itu, sudah mengeluarkan dana kampanye yang relatif besar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika