REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Tengah  mendukung langkah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP untuk melakukan upaya peninjauan kembali (PK) terkait putusan kasasi. Hal ini dapat dilakukan jika memang memiliki alasan yang cukup kuat.

"Karena PK dianggap jalan paling cepat menuntaskan masalah, disamping itu merupakan hak yang biasa digunakan," ujar Sekretaris DPW PPP Jawa Tengah Abdul Syukur, semalam.

Keputusan tersebut diambil berdasarkan rapat pimpinan wilayah PPP Jateng yang diselenggarakan S (31/10) di kantor DPW Semarang, yang diikuti oleh DPD PPP se Jateng. Rapat tersebut juga dihadiri salah satu Ketua DPP PPP Isa Muhsin. 

Abdul mengatakan di samping upaya PK, apabila masih dimungkinkan PPP perlu menyelenggarakan Muktamar dimana penyelenggaranya adalah pengurus DPP PPP hasil Muktamar Bandung yang ketua umumnya adalah Surya Darma dan Sekretaris Jenderal Romahurmuziy.

"Pilihan ini merupakan upaya islah yang melibatkan dua pihak yang bersengketa sekaligus mempunyai legitimasi politik sangat kuat untuk membangun PPP ke depan," kata Abdul.

Disamping dua pilihan tersebut DPP PPP juga diminta untuk mengembangkan upaya islah ditingkat elit partai. Kehadiran para senior PPP dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) III yang diselenggarakan kubu Romahurmuziy beberapa waktu lalu seperti Bachtiar Hamzah, Zarkasyi Noor, Umroh Mahfudloh, Anwar Sanusi, Andi Galib merupakan tambahan energi bagi PPP untuk terwujudnya persatuan.

Pada Selasa (20/10), Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan kepengurusan PPP pimpinan Djan Faridz hasil munas Jakarta. Dalam putusannya, MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ikuti Whatsapp Channel Republika