Tuesday, 5 Jumadil Awwal 1444 / 29 November 2022

Tuesday, 5 Jumadil Awwal 1444 / 29 November 2022

5 Jumadil Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA
SE Kapolri Ujaran Kebencian

SE Ujaran Kebencian Merupakan Kemunduran Demokrasi

Selasa 03 Nov 2015 04:52 WIB

Rep: Dyah Ratna Meta Novia/ Red: Ilham

Surat Edaran Kapolri soal Ujaran Kebencian.

Surat Edaran Kapolri soal Ujaran Kebencian.

Foto: Ist

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI), Agung Suprio mengatakan, adanya Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) menunjukkan kalau proses Demokrasi di Era Pemerintahan Jokowi mundur ke belakang.

"Saya kira dengan adanya surat edaran ini menunjukkan demokrasi mundur ke belakang. Sebab surat edaran ini mengekang kebebasan berbicara," katanya, Selasa, (3/11).

Sebetulnya, setiap ekspresi atau kritik yang dilontarkan masyarakat terhadap kinerja pemerintah tidak bisa dihadapi dengan cara represif. Meski kritik yang dilontarkan itu membuat orang lain jadi tak suka kepada pemerintah.

"Kritik yang dilontarkan itu tujuannya baik, memperbaiki, dan mempercepat kinerja pemerintah. Pengkritik seharusnya tak bisa ditangkap dengan SE Kapolri Ujaran Kebencian, karena kalau ini dilakukan maka sama saja membungkam rakyat dan membunuh demokrasi itu sendiri," katanya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan surat edaran bernomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau hate speech pada 8 Oktober 2015. Surat ini bertujuan untuk menindak netizen yang mengutarakan kebencian hingga berpotensi menimbulkan konflik sosial.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
 
 
 
 
hide ads show ads
desktop mobile