REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo diharapkan tak ragu untuk melakukan perombakan anggota Kabinet Kerja agar bisa membawa Indonesia keluar dari kondisi perekonomian yang sulit. "Jika dievaluasi dari sisi kekompakan tampaknya memang perlu rombak ulang kabinet kembali," kata pengamat politik Masnur Marzuki melalui siaran pers pada Jumat (5/11).
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet, di mana salah satu menteri yang menurutnya layak diganti adalah Menteri BUM Rini Soemarno. Dia berasalan, pos tersebut tidak berkontribusi kepada pendapatan negara. Belum lagi, Rini malah meminta penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 40 triliun untuk beberapa BUMN.
"Tidak pernah ada satu preseden Kementerian BUMN meminta PMN sedemikian besar, tidak ada dalam sejarah. Justru seharusnya, BUMN itu memberi kontribusi pada APBN. Harapannya Jokowi benar-benar mendapatkan menteri yang bisa membantunya. Bukan malah menteri itu yang mendikte presiden. Kan presiden beri isyarat, menteri jangan bikin kebijakan sendiri," katanya.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengakui pimpinan dewan telah menyampaikan keinginan agar Presiden membentuk tim yang solid. "Tadi ada pembahasan soal PMN, kenapa sikap DPR seperti itu. Ya kami jelaskan semuanya, karena kami tahu satu saja yang kami inginkan ke depan. Kalau Presiden berkenan, Presiden harus bentuk tim yang kuat," katanya usai bertemu Presiden Jokowi, di Istana Kepresidenan, Kamis (5/11).