REPUBLIKA.CO.ID, CIANJUR — Pemkab Cianjur meminta para pegawai negeri sipil (PNS) tidak golput dalam pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember mendatang. Pasalnya, momen demokrasi tersebut sangat menentukan bagi perjalanan Cianjur dalam lima tahun ke depan.

"Semua PNS harus turut serta menyukseskan pilkada Cianjur," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cianjur, Oting Zaenal Mutaqin pada saat apel pagi di halaman pendopo Cianjur Rabu (11/11). Caranya dengan menggunakan hak pilihnya pada tahapan pencoblosan nanti.

Intinya kata Oting menegaskan, pemkab melarang PNS golput dalam pelaksanaan pilkada. Hal ini dikarenakan biaya pelaksanaan pilkada cukup besar. Anggaran negara itu harus dibarengi dengan tingkat partisipasi warga yang tinggi dalam pilkada.

Meskipun, para PNS juga tetap diminta agar menjaga netralitasnya. Khususnya, pada saat momen kampanye calon bupati dan wakil bupati.

Pilkada Kabupaten Cianjur diikuti tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati. Ketiganya adalah Deny Sunarya-Zaini Hamzah (calon dari jalur perseorangan), Irvan Rivanno Muchtar-Herman Suherman (Golkar, PBB, dan PKB) dan pasangan Suranto-Aldwin Rahadian (PDIP, Gerindra, PAN, PKS, PPP, Hanura, dan Nasdem.Himbauan serupa juga dilakukan Pemkab Sukabumi.

"PNS Sukabumi melakukan hak pilihnya secara netral," ujar Achadiat Supratman Penjabat Bupati Sukabumi. Menurut dia, PNS diberikan hak pilih untuk memilih calon yang terbaik dengan tetap menjaga netralitasnya. Jika ada yang tidak netral ujar Achadiat, pemkab akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ketentuan itu yakni peraturan pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pilkada Sukabumi diikuti tiga pasangan calon yakni Totong Suparman-MA Murthado Tafrihan (PKS, Hanura), Marwan Hamami-Adjo Sardjono (Golkar, Demokrat, Gerindra, PPP, dan PKB), dan Akhmad Jajuli-Iman Adinugraha (PDIP, PAN, dan Nasdem).

Ikuti Whatsapp Channel Republika