REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Polhukam Luhut Panjaitan mendorong agar pemerintah mengungkap nama politikus yang menjual nama Presiden dan Wakil Presiden. Politikus tersebut dikabarkan telah mencatut nama Jokowi dan JK terkait perpanjangan kontrak karya PT Freeport di Indonesia. 

"Kalau memang ada ungkap aja. Ya saya kira kalau sudah begitu di buka saja, karena sudah sempat diomongin kan. Nanti kalau gak diomongin kridebilitasnya jadi gak bagus," kata Luhut di Hotel Shangrila, Jakarta, Jumat (13/11).

Namun, Luhut mengaku belum mengetahui nama politikus yang dimaksud. Ia pun meminta agar hal ini ditanyakan kepada Menteri ESDM Sudirman Said. Selain itu, ia juga menyerahkan kepada Sudirman apakah akan menindaklanjuti masalah ini dengan melaporkan politisi tersebut ke aparat penegak hukum.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah akan mempertimbangkan untuk membongkar nama politisi yang menjual nama Presiden dan Wakil Presiden. Ia menyebut pemerintah akan membahas hal tersebut dalam rapat.

"Nanti dipertimbangkan, kita diskusikan di rapat," kata JK di kantor Wakil Presiden, kemarin.

Lebih lanjut, ia mengatakan akan menunggu langkah dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said sebab ia dinilai yang paling mengetahui permasalahan ini. Hal inipun, tambah JK, juga telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

Baca juga: JK Akui Ada Politikus Catut Namanya Soal Perpanjangan PT Freeport

Ikuti Whatsapp Channel Republika