REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Maswadi Rauf menilai pergantian nama Koalisi Indonesia Hebat menjadi Partai Pendukung Pemerintah (PPP) tidak mengubah apapun dari visi misi koalisi. Maswadi menilai dengan penyematan kata dan perekrutan partai-partai agar mendukung pemerintah malah terkesan serakah dan otoriter.

"Pemerintah jangan serakah dan otoriter," kata Maswadi ketika dihubungi Republika.co.id, Jumat (13/11).

Maswadi menilai, bila koalisi pemerintahan hendak mencari mayoritas itu wajar. Sebab, ini berkaitan dengan suara di parlemen dan pembahasan anggaran terkait program pemerintah. Dengan menjadi mayoritas, maka percepatan pembangunan bisa dilakukan.

Sayangnya, jika mayoritas ternyata masih membuat pemerintah tidak puas dan terkesan hendak merangkul semua partai agar masuk dalam koalisi pemerintahan, maka akan tercipta oligarki politik yang otoriter.

"Soal nama juga itu bukan nama. Itu memang esensinya seperti itu. Koalisi apa. Penggabungan PAN dalam koalisi itu kemudian bisa dipertanyakan kembali," katanya. (Baca: Gerindra: Koalisi Pemerintah Lemah)

Maswadi menilai jika pemerintah sengaja membuka celah lalu kemudian memasukan semua partai dalam koalisi pemerintahan, maka ini akan berdampak buruk bagi proses pengawasan. Alih-alih bagi bagi jabatan, dengan tidak adanya oposisi akan melahirkan pemerintahan yang korup dan tidak demokratis.

Ia menegaskan agar pemerintah tak gegabah dalam membentuk sebuah koalisi. Tak perlu memaksakan agar semua partai sepakat dan menjadi satu dalam koalisi. Perlu adanya prinsip chek and balance agar pemerintahan menjadi baik. (Baca: PKS: Ganti Nama KIH Pertegas Pendukung dan Oposisi)

Ikuti Whatsapp Channel Republika