REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otto Cornelis Kaligis akan menghadapi tuntutan pidana dalam perkara dugaan pemberian suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Rabu (18/11). "Untuk perkara OCK (Otto Cornelis Kaligis), besok (18/11) sudah tuntutan," kata Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Kristiana di gedung KPK Jakarta, Selasa (17/11).
Namun Yudi tidak mengungkapkan berapa tahun penjara yang akan dituntut KPK terhadap advokat senior tersebut. "(Tuntutan) nanti akan diuraikan dalam tuntutan apakah memenuhi kriteria tuntutan maksimal atau tidak," tambah Yudi singkat.
Sidang pembacaan tuntutan pidana rencananya akan dilangsungkan di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Bungur Besar Raya Jakarta Pusat.
Dalam perkara ini, Kaligis didakwa menyuap 3 hakim PTUN Medan yaitu Tripeni Irianto Putro selaku ketua majelis hakim sebesar 5 ribu dolar Singapura dan 15 ribu dolar AS, dua anggota majelis hakim yaitu Dermawan Ginting dan Amir Fauzi masing-masing 5 ribu dolar AS serta Syamsir Yusfan selaku Panitera PTUN Medan sebesar 2 ribu dolar AS sehingga totalnya 27 ribu dolar AS dan 5 ribu dolar Singapura.
Namun Kaligis hanya mengakui pemberian uang senilai 1.000 dolar AS kepada panitera PTUN Medan Syamsir Yusfan. Kaligis tidak menyatakan penyesalannya terhadap perbuatan tersebut.
"Saya jujur yang mulia nurani saya, apa pantas rekening ditutup hanya karena ini? Dan mohon yang mulia, hal memberatkan sebenarnya tidak ada dalam UU, termasuk berlaku sopan dan lain sebagainya, apa saya tidak berlaku sopan? Saya sopan banget sama pak Doktor Yudi, bapak menjalankan tugas, saya menghormati itu. Jadi begini, apakah saya menyesal maka anda hukum 6 bulan? Saya tidak jawab karena tidak relevan dengan unsur dakwaan," kata OC Kaligis dalam sidang 11 November 2015.
Tujuan pemberian uang itu menurut jaksa adalah untuk mempengaruhi putusan atas permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas penyelidikan korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatra Utara.
Perbuatan OC Kaligis merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU No 31 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling kecil Rp150 juta dan paling banyak Rp 750 juta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika