REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis sejumlah TPS yang rawan politik uang. Jumlahnya bahkan mencapai ribuan.
Daerah tersebut antara lain Kepulauan Riau (986 TPS), Bengkulu (1102 TPS), Kalimantan Utara (819 TPS) dan Sulawesi Utara (712 TPS) untuk Pilkada Gubernur 2015 yang skala kerawanannya melebihi batas rawan yakni 10 persen dari jumlah uang ada.
Sementara, untuk tingkat Pemilihan Bupati maupun Pemilihan Wali Kota, ada empat provinsi yang TPSnya memiliki potensi rawan politik uangnya tinggi, yakni Kalimantan Barat (3990 TPS), Jatim (1113), NTT (861), dan Sulawesi Selatan (802).
"Tentu ini menjadi konsen kami untuk pengawasan khusus ke daerah-daerah ini," ujar Anggota Bawaslu Daniel Zuchron di Media Center Bawaslu, Jakarta, Rabu (18/11).
Ia mengatakan Bawaslu juga akan menggandeng pihak-pihak terkait, baik KPU maupun kepolisian untuk antisipasi terjadinya politik uang yang sudah diperkirakan tersebut. Salah satunya kata Daniel, meminta KPU menguatkan jajaran penyelenggara di bawah untuk penguatan.
"Pengawasan berbasis pager betis, karna perbuatan itu kan belum terjadi, makanya kami harus bekerja sama dengan semua pihak," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika