REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Angka terakhir terdapat 18900 lembaga kursus dan pelatihan yang telah terdaftar. Namun untuk jumlah terbaru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengaku belum tersedia.
"Karena kita belum memiliki wadah data semisal Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang ada seperti di pendidikan formal," ungkap Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarajat (Dirjen PAUD-Dikmas), Harris Iskandar, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (19/11).
Agar bisa meningkatkan kualitas lembaga kursus dan pelatihan, Harris mengaku memang perlu ada bantuan biaya operasional. Ia mengungkapkan, sejauh ini pihaknya memang belum memberikan bantuan operasional ke lembaga kursus dan pelatihan. Hal ini karena pendataannya belum lengkap dan belum memadai.
"Nanti kita usahakan asal pendataannya bagus," kata Harris. Setelah pendataannya berjalan dengan baik, pihaknya baru bisa memberikan biaya operasional ke sejumlah lembaga kursus dan pelatihan. Kemungkinan rencana ini bisa dilaksanakan setelah pemenuhan biaya operasional ke sejumlah PAUD selesai dengan baik di tahun depan melalui Dapodik yang baru saja dibentuk.
Sebelumnya, negara ASEAN termasuk Indonesia akan menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun ini. Untuk menghadapinya, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah lembaga kursus dan pelatihan.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dirjen PAUDNI-Dikmas), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Harris Iskandar mengatakan, sebagai bentuk perhatiannya, pemerintah pun berupaya memberikan pelatihan nasional melalui Seminar Nasional serta Pameran Kursus dan Pelatihan bertemakan "Gerakan Indonesia Kompeten Strategi Menghadapi Persaingan MEA".
Kegiatan yang dihadiri 250 orang dari seluruh lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia ini berlangsung di Bandung, Jawa Barat dari 19 hingga 21 November 2015. "Acara ini fokus pada tiga hal, yakni bidang industri otomotif, kelautan dan pariwisata," ujar Harris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika