REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana menawarkan pengelolaan Gelanggang Olah Raga (GOR) di Jakarta kepada pihak swasta. Hal ini terpaksa dilakukan menyusul adanya pungutan liar (Pungli) di GOR Ciracas, Jakarta Timur.

"Saya juga udah bilang kalau ini nggak beres. Masa pengelolaan satu GOR sampai Rp 10 miliar setahun," kata pria yang akrab disapa Ahok, Rabu (25/11) di Balaikota Jakarta.

Ahok mengatakan kawasan GOR tersebut lebih baik dibagun hotel. Namun sebagai kompensasinya, pengelola hotel harus membayar pengelolaan GOR tersebut.

"Daripada saya keluar satu GOR Rp 10 m? Mendingan bangun hotel, dapat pajak," ujarnya.

Ahok mengaku dirinya tengah berdiskusi dengan DPRD terkait alihkelola lahan GOR tersebut untuk menghindari pungli yang kini terjadi. Sebab, strategi ini dinilai bakal menguntungkan lantaran tidak lagi harus mengeluarkan biaya perawatan.

"Saya pastikan kira-kira DPRD setuju atau engga. Kalo ga setuju ya susah, itu aja sih solusinya," katanya.

Sebelumnya, langkah ini dilakukan Ahok menyusul temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) berdasarkan laporan masyarakat atas pungli yang dilakukan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan GOR Ciracas.

Temuan ICW tersebut mengatakan penggunaan fasilitas GOR Ciracas secara rutin (delapan kali pe rbulan), seharusnya biaya resmi yang dibayarkan Rp 200.000. Namun, oknum tersebut menagih dengan biaya Rp 500.000-Rp 600.000.

"Fungsi GOR kan dulu Pak Ali Sadikin minta yang mengelola remaja. Sekarang kan fungsi GOR sudah kita pindahin ke Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika