REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Kelompok bersenjata ISIS membunuh lebih dari 3.500 orang di Suriah, termasuk 2.000 warga sipil, sejak menyatakan kepemimpinannya pada Juni 2014.
Pengamat Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan bahwa dalam November, ISIS menewaskan 53 orang, termasuk 35 warga sipil, di wilayah kekuasaan mereka di Suriah. Temuan baru pengamat bermarkas di Inggris itu menunjukkan 3.591 orang dibunuh oleh ISIS di Suriah sejak kelompok tersebut menyatakan gerakannya setelah merebut kendali di sebagian besar wilayah negara tersebut.
Jumlah korban terbaru itu mencakup 1.945 warga sipil, yang tidak memiliki andil apa pun dalam pertempuran, termasuk 103 perempuan dan 77 anak-anak. Beberapa korban lain dibunuh atas tuduhan melakukan sihir, homoseksualitas, dan ikut dengan persekutuan pimpinan Amerika Serikat, yang membombardir ISIS di Suriah sejak September 2014.
Separuh dari korban tewas adalah anggota suku Sunni Shaitat. ISIS membunuh 930 anggota suku tinggal di provinsi timur laut, Deir Ezzor, itu pada tahun lalu, setelah mereka menentang kelompok keras tersebut.
Pengamat itu juga mencatat 247 pembunuhan dilakukan ISIS terhadap pemberontak lawannya dan pejuang Kurdi, begitu pula 975 pembunuhan pasukan pemerintah. ISIS juga membunuh 415 anggotanya, yang dianggap bersalah atas tuduhan kejahatan, termasuk mata-mata. Sebagian besar anggota ISIS dibunuh saat mereka mencoba meninggalkan kelompok dengan bantuan jaringan pegiat hak asasi, pekerja kesehatan, dan pejuang di lapangan.
ISIS memiliki kendali luas di Suriah dan Irak. Di Suriah, kelompok garis keras itu mengendalikan provinsi Homs dan Hama di tengah, Deir Ezzor dan Hassakeh di timur laut, serta Raqa dan Aleppo di utara.
Kelompok beranggotakan puluhan ribu pejuang itu melakukan penculikan, pemerkosaan, pemenggalan, dan pelemparan batu di daerah kependudukan. PBB menyebut tindakan ISIS sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Lebih dari 250 ribu orang tewas dan lebih dari empat juta orang melarikan diri sejak konflik di Suriah meletus pada 2011.
Ikuti Whatsapp Channel Republika