REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk menjaga netralitasnya dalam pemilihan kepala daerah serentak pada Desember nanti. Hal ini disampaikan JK saat memperingati HUT ke-44 Korpri di Surabaya, Jawa Timur.
"Jaga netralitas anggota KORPRI dalam pesta demokrasi, khususnya pemilu kepala daerah yang akan digelar akhir tahun ini. Saya harapkan saudara-saudara jaga netralitas," kata JK di Lapangan Kodam V Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur, Senin (30/11).
JK pun mengingatkan agar para aparatur negara tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pilkada. Menurut dia, aparatur negara harus fokus pada tugas-tugasnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Anggota KORPRI harus fokus pada tugas pokok dan fungsinya, beri pelayanan publik tanpa diskriminasi," tambah JK.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menyampaikan telah menyiapkan surat pemecatan jika terbukti ada pegawai negeri sipil yang bersikap tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015.
"Jika terbukti bersalah maka sanksinya sudah bukan teguran atau administrasi saja, tapi pemberhentian dengan tidak hormat," kata Yuddy.
Menurut dia, netralitas PNS dalam Pilkada merupakan harga mati yang tak bisa ditawar. Oleh sebab itu, pihaknya tidak hanya akan memproses aduan terkait PNS tidak netral, tapi juga akan menindaklanjuti jika ada temuan dari berbagai bentuk dengan menerjunkan tim investigasi.
Ia juga berharap PNS di berbagai daerahnya bekerja secara profesional jika tak ingin ditunda promosinya, ditunda kenaikan pangkatnya, hingga ditundanya pemberian tunjangan kinerja atau Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).
Kendati demikian, ia mengakui kesulitan mendeteksi PNS tidak netral di Pilkada yang diselenggarakan 9 Desember 2015, mengingat jumlah anggotanya yang mencapai 4,517 juta orang se-Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika