REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Sidang etik Ketua DPR Setya Novanto yang digelar oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terus menjadi sorotan publik Tanah Air. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menilai, jalannya sidang yang digelar terbuka itu terkadang berlebihan.

"Dari pembicaraan yang ada, memang ada yang bersifat fakta, tapi ada juga yang bersifat hiperbola," ujarnya pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (4/12). Bagian yang menurut Pramono berlebihan terletak pada konten isi persidangan.

Dia menyebut, Presiden Joko Widodo ikut memantau jalannya sidang. Sehingga, Jokowi tahu ketika namanya ikut tersangkut dalam polemik negosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia tersebut. Termasuk ketika sidang memperdengarkan rekaman yang berisi informasi bahwa Ketua Umum PDIP Megawati sempat memaki Jokowi.

Kendati begitu, Pramono memastikan Jokowi tak akan mengintervensi jalannya sidang. "Karena proses di MKD sedang berjalan, jadi Presiden menunggu," katanya.

Sidang etik MKD dinilai sejumlah pihak tak berjalan proporsional. Sebab, sidang yang seharusnya membahas pelanggaran etik yang dilakukan Setya tersebut justru tak membahas inti persoalan. Malah mempersoalkan kedudukan legal Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pelapor.

Lalu, kecewa kah Istana dengan jalannya sidang MKD itu? Saat ditanya hal itu, Pramono menjawab diplomatis. "Saya merasakan apa yang dirasakan publik, itu juga dirasakan pemerintah?," ucap mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika