REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua sidang telah digelar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait kasus 'Papa Minta Saham' yang diduga melibatkan Ketua DPR RI, Setya Novanto. Dua sidang tersebut dinilai lebih banyak mempertontonkan drama politik.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengaku kecewa dengan pelaksanaan dua sidang MKD. Menurutnya, dua sidang yang digelar malah mengaburkan kasus yang sebenarnya sudah cukup terang dengan alat bukti rekaman yang ada.

Haedar memahami, MKD DPR merupakan sebuah lembaga bersifat politik yang diisi politikus Senayan. Namun, sekalipun merupakan lembaga politik juga memiliki etik.  "MKD itu harus menjaga etik dan bukan melakukan sandiwara untuk kepentingan politik," kata Haedar kepada Republika.co.id, Ahad (5/12).

Menurut Haedar, semua orang yang berilmu, cerdas, dan kritis telah melihat ada sandiwara politik sidang MKD. "Sandiwara itu terlihat jelas, ketika untuk menangani sebuah kasus yang publik saja sudah bisa menilainya sebagai masalah yang mudah dan sudah terang, malah dibuat kabur dan terlihat sulit oleh MKD," kata dia

Dengan sandiwara atau tidak adanya sidang yang serius, kata Haedar, tidak akan ada kasus yang dapat terselesaikan secara cepat dan mudah. "Sandiwara itu akan merugikan lembaga itu sendiri karena akan membuat kepercayaan dari publik menghilang," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika